Jangan Pilih Bupati Karena Uang

- Psikoterapi strook politik Pilkada 2015 KEBUMEN. Berita Wong kebumen, 176/10/15 Kebumen miskin no 3 di Jawa tengah dari 35 kabupaten.. Angka perubahan peradaban bangsa Indonesia, angka-angka itu menjadi rebutan atau merebut diri.Kekuasaan=pemilih/konstituen sama saja dengan Bos= buruh/kuli, akhirnya teori rumus politik jual suara harus dihentikan. Bukan kedaulatan rakyat sebagai pemilih atau lebih dipahami dalam negara demokrasi Pancasila rakyat berdaulat. Adanya kekuasaan uang/kapital yang berkuasa.Ini menjadikan kekuasaan yang semau sendirinya, dengan idiologi mencari keuntungan mumpung jadi penguasa. kemarin Selain 9 April, Ada pilihan “Pilihan Presiden”, pemilu. Sistem politik uang=berbau sangatlah kotor dan merusak negeri ini. Hal ini sudah berlangsung dinegeri sangat lama (mengakar/watak/budaya). Sistem itu menjadikan,” keterperukun nasib. Bangsa sistem politik kapitalis dengan cara-cara seperti seharsunya distop dan kita (rakyat/pemilih) sebagai pegang kendali kedaulatan dan sementara para penguasa adalah pembantu pelayanan rakyat ini harus “menyembah rakyat”. Selama ini pemilih/rakyat yang “menyembah penguasa”, saatnya sekarang perlu adanya “gerakan pemilih untuk memilih orang”, caleg/pemimpin/bupati/presiden. Sementara kedulatan rakyat ada, para pemilih dan kita semua harus punya bergaining/punya nilai untuk memilih orang-orang calon penguasa ini “tanpa uang”, jelas–jelas. Mereka pasti akan korupsi merampas anggaran pembangunan rakyat, besok 9 april 2014 pemilih kita sudah cerdas mana-mana yang harus dipilih. Sudah saatnya pemilih tidak mencoblos orang-orang yang asal beri uang, kalau bila perlu tolak uang hanya 10 ribu, 20 ribu, 30 ribu kita dibeli hak-hak politik kita. Padahal kita dapat bisa uang lebih dari itu, kerja keras uang memperoleh uang senilai 30 ribu, misalnya, kita bisa mencari uang dengan kerja keras, jangan pilih orang-orang yang berduit, atau hanya ingin membeli suara kita. Karena mereka KORUPSI/akan merampok hak-hak kita. Ganti Undang-Undang Politik . Ahok tetap jadi fenomena perlawanan politik masa depan, pilihan bupati lewat DPRD bagian dari perusakan demokrasi rakyat dan mejelma kapitalis uang merajalela. Undang-undang sistem politik harus di Revolusi, atau diganti. Misal, ada pasal UU Pemilu, intinya “Barang siapa yang memberikan uang, materi dalam pemilihan dilarang“ dan ada buktinya harus digugurkan/alias batal demi hukum. Sebenarnya UU Politik kita sudah ada klausul UU Anti Money politik sudah ada hukum Anti Uang/Anti muwur/Anti money politik kita. Para pemimpin kita, para calon DPR kita, para pemilih banyak yang jadi karena “ beli KPU, mulai dari PPS, dan sampai data terahkir di KPU. Sampai dengan membeli para saksi, membeli KPU, membeli aparat. Ini wajah pemimpin kita, karena mereka akan “ menjadi beringas lagi ketika jadi DPR akan mengembalikan uang dengan cara-cara “menyunat anggaran rakyat alias korupsi. Hal diatas, sudah tidak jadi rahasia umum. Hal itu sudah diketahui bersama, bahwasanya kita “sudah lama “ditipu”, kita menjadi korban sistem politik kita. Politik kita sudah dinodai, sudah di rusak, dan saatnya harus dirubah. Yang merubah diri kita sendiri” dengan menolak UU Pemilu ” dan menolak para calon penguasa (pilkades, DPR,Bupati, Gubernur, Presiden,) atau pilihannya lainnya. Selain itu, memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk berhak menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin atau penyelenggara negnara ini “tanpa harus punya uang”. Pemimpin atau penguasa yang dibutuhkan rakyat sekarang adalah kerja nyata dimasyarakat, serta sekarang di butuhkan “para penguasa” yang betul-betul bekerja untuk menyelamatkan negeri ini. Selain pilihan legsilatif 9 April 2014, sudah banyak permainan Politik kapitalis/keuangan, politik kita sangat kotor, yang menang yang dapat uang, sementara yang miskin tidak punya uang akan kalah medan peberang politik. Sebenarnya ini sudah diketahui oleh kita bersama, mulai dari pilkades, pilihan DPR, Gubernur dan Presiden, atau pemilihan sebuah pimpinan atau institusi. Saatnya hukum politik harus ditegaskan, KPU dan penegak hukum harus bisa menjalankan UU Pemilu. Kalau tidak tegas sama saja rakyat /pemilih/masyarakat dipermainkan. Sudah saatnya juga kita pemilih mengawal proses demokrasi ini. Mengawal sampai dengan adanya “perubahan peradaban” menuju Bangsa Indonesia tercinta selamat dari “Politik Kotor”. Rakyat sudah jenuh dan tahu selama ini ditipu. !! Mari dorong kawan kawan semua.. Kebumen dan sekitarnya., 2015 pilkada kebumen jangan coblos bupati uang.. !! karena akan membahayakan kita semua. Eko Wahyudi 087732663618 Rt 4 RW 7 Kedawung, Pejagoan, Kebumen, Jawa Tengah