Hukum Politik Rusak

Pojok Indonesia
(Eko Wahyudi)

Akhir bulan Nopember malam 27, di sebuah stasiun swasta TV ONE Indonesia Lawyer Club di gelar tema " BUDIONO di ujung tanduk " Kasus Century, acara yang menarik dan menggelitik. hampir semua partai Golkar, P3, PDI,P dan hanura mendorong untuk memperkuat KPK, Dorongan partai partai besar baik koalisi dan bukan koalisi cermin dari DPRD untuk serius untuk bekerja,
Dalam dialog tersebut Humas KPK johan Budi, " dalam undang undang hukum yang berlaku, tidak pilah pilih dalam pemberantasan korupsi di mata hukum sama. di negara hukum ini, kalau ada seorang Presiden korupsi ya di tangkap, apalagi wakil Presiden- nya" Komentar Johan Budi
Sementara itu KPK juga mendesak kepada semua pihak DPRD untuk bersabar dalam menunggu bukti bukti kuat BUDIONO terdindikasi korupsi, bukti bukti itu harus di tunggu melalui proses penyelidikan oleh penyidik KPK.
Menurut Johan Budi Humas KPK, menurut ketua KPK pekerjaan pemberantasan Corupsi dalam skandal Century akan tetap berjalan, dan tetap bekerja sesuai dengan tugas KPK."

Di luar TV KPK dlantik Presiden mana mungkin Budiono di tangkap,? Presiden di tangkap oleh KPK mana mungkin. negeri ini memang rusak tatanan hukum kita, rusak juga. kenapa partai partai besar baru bersuara jelang pemilu 2014. kenapa tidak dari tahun 2009 mereka beruasara lantang, apakah takut citra partai besar, ataukah menunggu. partai di era seperti ini harus tegas siapa yang salah harus ditindak.

Sama sperti halnya penyelenggaraan pemilu kades di desa kepdawung Pejagoan Kebumen,juni 2007 , ada "kesepakatan tidak muwur" (anti money politik di hadapan 8 calon kades, eh ternyata yang menang yang muwurnya banyak. terus ketika ada yang menggugat ini ada anti money politik. hukum kita malah, rusak. politik rusak.walah ketua panitia menetapkan yang muwur di " loloskan".
Dasar kades hasil muwur. pasti di perjalanan korupsi. tunggu saja hukum berlaku di desa... Century sama saja. sama-sama aman dan terkendali. hukum kita masih rame rame saja, ga ada hasilnya, negeri politik rusak..(bersambung)

Akhir bulan Nopember malam 27, di sebuah setasiun swasta TV ONE Indonesia lawyer Club di gelar tema " BUDIONO di ujung tanduk " Kasus Century, acara yang menarik dan menggelitik. hampir semua partai Golkar, P3, PDI,P dan hanura mendorong untuk memperkuat KPK, Dorongan partai partai besar baik koalisi dan bukan koalisi cermin dari DPRD untuk serius untuk bekerja,
Dalam dialog tersebut Humas KPK Johan Budi, " dalam undang undang hukum yang berlaku, tidak pilah pilih dalam pemberantasan korupsi di mata hukum sama. di negara hukum ini, kalau ada seorang Presiden korupsi ya di tangkap, apalagi wakil Presiden- nya.
Sementara itu KPK juga mendesak kepada semua pihak DPRD untuk bersabar dalam menunggu bukti bukti kuat BUDIONO terdindikasi korupsi, bukti bukti itu harus di tunggu melalui proses penyelidikan oleh penyidik KPK.
Menurut Johan Budi Humas KPK, menurut ketua KPK pekerjaan pemberantasan Corupsi dalam skandal Century akan tetap berjalan, dan tetap bekerja sesuai dengan tugas KPK."

Di luar TV KPK dlantik Presiden mana mungkin Budiono di tangkap,? Presiden di tangkap oleh KPK mana mungkin. negeri ini memang rusak tatanan hukum kita, rusak juga. kenapa partai partai besar baru bersuara jelang pemilu 2014. kenapa tidak dari tahun 2009 mereka beruasara lantang, apakah takut citra partai besar, ataukah menunggu. partai di era seperti ini harus tegas siapa yang salah harus ditindak.

Sama sperti halnya penyelenggaraan pemilu kades di desa kedawung Pejagoan Kebumen,juni 2007 , ada "kesepakatan tidak muwur" (anti money politik di hadapan 8 calon kades, eh ternyata yang menang yang muwurnya banyak. terus ketika ada yang menggugat ini ada anti money politik. hukum kita malah, rusak. politik rusak.walah ketua panitia menetapkan yang muwur di " loloskan".
Dasar kades hasil muwur. pasti di perjalanan korupsi. tunggu saja hukum berlaku di desa... Century sama saja. sama-sama aman dan terkendali. hukum kita masih rame rame saja, ga ada hasilnya, negeri politik rusak..(bersambung)